Apas Sih Tujuan PGRI? Salah Satu Organisasi Profesi Yang Penuh Intrik

Selama menjadi guru, Saya tidak tertarik sama sekali bergabung dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) karena kerap memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingannya sendiri. Memang tidak semua guru yang tergabung dalam PGRI mengetahui tujuan pemimpinnya, hanya sekedar ikut-ikutan dengan dalih mengembangkan profesi melalui webinar yang belakangan ini marak dilaksanakan.

Puncaknya adalah saat pelaksanaan tes PPPK tahun 20210, dimana organisasi ini menggerakkan anggotanya yang ada di seluruh kabupaten untuk menyuarakan keberatan akan diumumkannya hasil tes PPPK tahap 1.

Baca: Pengumuman Seleksi PPPK Tahap 1 Diumumkan Hari Jum'at? Bernahkah

Dari masing-masing ketua PGRI tingkat kabupaten membuat form yang berisi mengenai siapa yang lolos dan tidak lolos tes PPPK tahap 1. Alhasil PGRI berkolaborasi dengan wakil rakyat yang ada di senayan untuk menggelar rapat paripurna yang dihadiri menteri pendidikan Nadiem Makariem.

Anggota DPR yang seolah-olah mewakili nasib guru menjadi sosok pahlawan dengan memperjuangkan afirmasi penambahan nilai. Padahal afirmasi hanya diberikan kepada pemegang sertifikat pendidik, guru yang berusia 35+, dan penyandang disabilitas.

Setelah mengetahui hasil tes PPPK tahap 1, para guru khawatir kalau bertarung dengan peserta tes PPPK tahap 2 yang berasal dari guru swasta, pemegang serdik yang telah mengikuti PPPG namun belum mengajar, dan dari guru negeri yang di sekolahnya tidak ada formasi tahap 1.

Afirmasi yang diperjuangkan melalui anggota DPR juga tidak main-main, mereka mengusulkan afirmasi masa kerja, umur, NUPTK, dan daerah 3T mulai dari 30% - 50%. Ini besar sekali, kalau sampai dikabulkan tidak ada peluang lagi di tes kedua dan ketiga.

Disisi lain Nadiem Makarim integritasnya goyang karena tekanan dari berbagai pihak, sehingga menyatakan selaras dengan apa yang disampaikan DPR. Pihak DPR meminta penundaan pengumuman hasil tes PPPK tahap 1 sehingga membuat geram bagi mereka yang dinyatakan lolos sesuai Permenpan RB No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK JF Guru Pada Instansi Daerah 2021.

Setelah keinginan penundaan pengumuman dipenuhi oleh Kemdikbud, PGRI merasa di atas angin. Seolah-olah dialah pahlawannya tanpa memikirkan nasib yang lolos passing grade maupun mendapatkan afirmasi sesuai Permenpan RB No. 28 Tahun 2021.

Secara otomatis bila tuntutan afirmasi tersebut dipenuhi maka posisi yang lolos passing grade tidak aman. Seharusnya yang diminta bukan afirmasi atau penambahan nilai melainkan penurunan passing grade, sehingga yang sudah lolos PG tidak akan tergeser afirmasi.

Dalam hal ini PGRI tidak objektif, yang dilihat dan diperjuangkan suara mayoritas, sedangkan minoritas diabaikan saja.